Cegah Korupsi, Tim Satgassus Polri Pantau Proyek Pemerintah di Provinsi Sulteng dan Sulsel

Jakarta - Upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada proyek-proyek pemerintah terus dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dikatakan Yudi Purnomo Harahap bahwa kali ini Satgassus Pencegahan Korupsi Polri bergerak dan monev di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. 

Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) proyek peningkatan dan pemeliharaan jaringan Irigasi Tersier yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022-2024.

Lanjutnya, serta proyek pembiayaan pembangunan infrastuktur daerah. Sehingga kedua kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 12-17 Agustus 2024.

Adapun kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Satgassus, Harun Al Rasyid bersama Anggota Andre Dedy Nainggolan, Andi Abdul Rachman Rachim, Panji Prianggoro, Adi Prasetyo, Qurotul Aini Mahmudah dan Darko.

Sementara untuk melakukan pemantauan infrastruktur dilakukan bersama-sama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang dipimpin oleh Erdian Dharmaputra (KaDiv Pembiayaan Publik), Joan J. Tampubolon, Febriana Anidya, Nevala Pulungan.

Lalu, Muhammad Akbar, Dwi Nugroho Adi, Ivan Priyakusuma serta dari DJPPR Kementerian Keuangan Rijanto Triwahjana R.

Monev pada Proyek-proyek Pemerintah

1. Proyek Pembangunan RSUD Poso, di Desa Maliwuko Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dengan nilai Rp80 milyar;

2. Kegiatan Infrastruktur Pembangunan Pasar Rakyat Bontorea, Kec. Palingga, Kab.Gowa dengan nilai Rp5,6 milyar;

3. Proyek Pembangunan RS Galesong Kab Takalar dengan nilai Rp91,9 milyar;

4. Proyek pembangunan UMKM Desa Aeng Batu-batu, Kec. Galesong Utara Kab. Takalar dengan nilai lebih dari Rp3 milyar;

Sementara dalam Monev Proyek DAK Irigasi Tersier, Satgassus bersama Direktorat Irigasi Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Rahmanto, Tri Hartono, Wahyuni Setyo Lestari dan Arpin.

Monev Proyek DAK Irigasi Tersier

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Tanah Dangkal Tinggimae, Barombong, Gowa. Dengan nilai Rp142.500.000,00,- (T.A. 2022);

2. RJIT Tanabangka, Bajeng Barat, Gowa, dengan nilai anggaran Rp200.000.000,- (T.A. 2023);

3. Damparit Benteng Somba Opu, Gowa. (T.A. 2024);

4. RJIT Lengkese Mangara Bombang, Takalar, dengan nilai Rp200.000.000,- (T.A. 2023);

5. Dam parit Lengkese Mangara Bombang, Takalar. Pembangunan dua unit dam parit dengan nilai Rp240.000.000,- (T.A. 2024);

6. Bonto Kassi, Galesong Selatan, Takalar dengan nilai Rp200.000.000,- (T.A. 2023).

Menurut Harun Al Rasyid, dari hasil pemantauan dilapangan, untuk proyek pembiayaan Infrastruktur daerah, dapat dikatakan cukup efektif. Untuk di RSUD Poso, Satgassus mengadakan pertemuan dengan PPK, Inspektorat, Pelaksana serta pengawas proyek.

Bahkan dari PT SMI menyampaikan bahwa PT. SMI akan melakukan pemasangan CCTV di lokasi proyek dan menugaskan konsultan independen, untuk memonitor secara langsung progres pekerjaan pembangunan RSUD Poso.

Sementara di Pasar Bontorea Kab. Gowa, sudah ramai pengunjung pada pukul 03:00-06:00 WITA pagi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, saat para pedagang belum bersedia untuk pindah lokasi berjualan, dari pinggir jalan ke pasar tersebut.

RSUD Galesong yang pada pemantauan Tahun lalu belum dapat beroperasi karena terkendala perijinan, saat ini sudah mulai beroperasi dan bisa melayani kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Takalar.

Hanya saja, untuk UMKM Desa Aeng Batu-batu, Kec. Galesong Utara Kab. Takalar, masih terdapat beberapa kendala seperti atap bangunan yang hilang, akses jalan di tutup oleh warga, pompa air hilang di curi serta toilet yang telah rusak sebelum dipergunakan.

Sedangkan untuk proyek monev DAK Irigasi, beberapa proyek yang sudah mulai berjalan, diantaranya untuk RJIT Tanah Dangkal, terdapat bangunan bak penampungan air dengan panel surya sebagai sumber tenaganya dengan pompa yang dapat bekerja sepanjang hari selama matahari menyinari.

Sehingga mampu mengairi areal pertanian seluas lebih dari 3000 meter persegi dan yang terus berproduksi sepanjang tahun. Beberapa proyek masuk fase pencairan tahap pertama.

Namun masih ada beberapa kendala diantaranya pada proyek Tanabangka, Bajeng Barat dikarenakan sudah masuk musim kemarau, maka tidak ada air yang mengairi areal pesawahan.

Untuk menghadapi kekeringan akibat musim kemarau petani menggunakan pompa irigasi air tanah dangkal hasil swadaya petani.

Karakteristik wilayah pertanian gowa yang mengandalkan air hujan sebagai pengairan utama maka dibutuhkan embung atau long storage sebagai penyimpan air dan dapat digunakan pada musim kemarau.

Sementara pada proyek Damparit Benteng Somba Opu, pembangunan Dam Parit dibatalkan, dikarenakan jaringan irigasi sekunder yang menyalurkan ke jaringan irigasi tersier tidak mengaliri air sepanjang tahun, sehingga pembangunan dam parit tidak dapat dimanfaatkan pada musim kemarau.

Pada Proyek RJIT Bonto Kassi, Galesong Selatan, Takalar, sawah petani mengalami kekeringan dan hanya mengandalkan irigasi pompa air dangkal hasil swadaya kelompok tani.

Hasil penelusuran tim di lapangan, didapatkan informasi bahwa tersumbatnya saluran tersier tersebut akibat adanya timbunan material bekas tambang galian C di Desa Sawakong yang menutup saluran irigasi sekunder, sehingga air dari DI Bisua tidak dapat mengalir ke Irigasi Tersier.

Jalur irigasi sekunder tersebut dijadikan jalan untuk dilalui alat berat penggali tanah dan setelah melakukan penggalian tidak dikembalikan/dibersihkan saluran irigasi yang tertimbun material.

Dalam 2 kegiatan diatas, Satgassus didampingi oleh jajaran pemda serta kontraktor terkait, diantaranya untuk RSUD Poso didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yoppy Soleman, Kepala Inspektorat beserta jajaran.

Pelaksana kegiatan PT. Jaya Semanggi Enjiniring, dan konsultan perencanaan PT. Pandu Persada. Sedangkan di Kabupaten Gowa, dampingi oleh Bupati Gowa Adnan Purichta, Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni, PJ Sekda-Abdul Karim Dania, Inspektorat Daerah Andi Azis Peter, Kadis PUPR-Rusdi Alimudin, Kadis Kesehatan-Abdul Haris Usman, serta PPK.

Sementara itu, di Kabupaten Takalar, Satgassus didampingi oleh PJ. Bupati Takalar Setiawan Aswad, Sekda Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi, Kadis Pertanian Takalar Parawansa, serta seluruh jajaran Pemda terkait.

Kedepan, Satgassus bersama dengan PT. SMI, akan tetap mengawal proyek-proyek Pembiayaan Infrastruktur daerah. Hal ini disampaikan Harun Al Rasyid saat koordinasi di RSUD Poso.

“Komitmen Satgassus Pencegahan Tipidkor Polri, untuk mengawal dan mensupervisi penyelesaian pekerjaan RSUD Poso," ujar Harun 

Pemda Poso, penyedia jasa dan konsultan perlu sama-sama menjalankan komitmen penyelesaian RSUD sesuai dengan kesepakatan pinjaman antara pemkab Poso dan PT. SMI.

Harapannya, semoga bantuan-bantuan tersebut dapat dirasakan manfaatnya dengan tepat oleh masyarakat.

Sementara itu, kegiatan pemantauan DAK Irigasi Tersier, merupakan salah satu bentuk representasi dari MOU antara Kapolri dengan Menteri Pertanian.

Penugasan dari Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo kepada Satgassus untuk terus melakukan pemantauan dan monev atas proyek-proyek yang dibiayai dari DAK agar upaya pencegahan tipikor dapat dilakukan lebih intensif dan massif agar ketahanan langan bisa dipertahankan bahkan di tingkatkan. (S/Mabes Polri)