Jelang Pilkada 2024, Polda Metro Jaya-Kodam Jaya Gelar Ops Mantap Praja Jaya

Cikeas - Jelang pengamanan Pilkada 2024 personel gabungan menggelar apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Jaya menjelang Pilkada 2024.

Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan memimpin apel gelar tersebut dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2024. 

Apel pasukan Ops Mantap Praja Jaya 2024 digelar di lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat. 

Kapolda mengatakan, Ops Mantap Praja Jaya bakal digelar selama 140 hari sejak 14 Agustus hingga 31 Desember. 

Kemudian dalam operasi tersebut akan ada 88.375 personel gabungan terlibat. Puluhan personel itu terdiri dari kepolisian, TNI, dan Linmas. Mereka akan mengamankan 31.963 TPS.

"Hal ini dilaksanakan guna mengamankan Pilkada dengan tujuan terciptanya keamanan, kelancaran, ketertiban," jelasnya dalam amanat apel gelar pasukan pada Selasa (13/8/24) di Cikeas, Jawa Barat.

Menurut Kapolda, bahwa Pilkada 2024 bakal menjadi tantangan untuk membuktikan kematangan demokrasi indonesia.

Ia juga menilai bahwa Pilkada 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya bakal begitu kompleks, sebab digelar secara serentak dengan melibatkan jumlah pemilih yang besar.

Adapun di wilayah hukum Polda Metro Jaya, terdapat tiga pemilihan Gubernur yakni Gubernur Jakarta, Gubernur Jabar, dan Gubernur Banten.

Kemudian, terdapat empat pemilihan Wali Kota yakni di Wali Kota Depok, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Tangerang, dan Wali Kota Bekasi.

Lalu, ada tiga pemilihan Bupati, yakni Bupati Bogor, Bupati Bekasi, dan Bupati Tangerang.

"Pemilukada 2024 yang dilaksanakan di wilayah hukum Polda Metro Jaya cukup kompleks," ungkap Kapolda.

Lebih lanjut ia memerintahkan kepada para personel untuk segara melakukan langkah antisipasi di wilayah yang dinilai rawan.

Lalu, di sisi lain, wilayah yang dinilai tak rawan pun harus bersiaga dengan melakukan mapping potensi konflik. 

Jika terjadi konflik yang mengganggu Kamtibmas, ungkap Kapolda, pengerahan kekuatan pun harus dilakukan secara tepat sesuai aturan.

"Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing, dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah," jelas Kapolda.

Selain itu, ia mengimbau personel mengantisipasi bencana alam dengan rutin berkoordinasi secara rutin ke BMKG dan BPBD.

Jajarannya pun diperintahkan untuk mengantisipasi agar peristiwa pada Pilkada 2019 di mana 6 aksi teror terjadi di berbagai wilayah Indonesia tidak terulang.

"Hal ini tidak boleh terjadi pada Pemilukada 2024 di wilayah hukum PMJ sehingga kita bisa memastikan tidak ada kejadian teror sekecil apapun pada pemilu kada 2024," ujar Kapolda.

Ia mengimbau kepada personel agar mengedepankan rasa tanggung jawab dan bersikap humanis dalam melaksanakan pengamanan.

"Apabila terjadi tindak pidana Pemilu, para personel harus berkoordinasi dengan berbagai unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu," tutup Kapolda. (Ss/PMJ)