Jika Timbulkan Kerusakan Alam, Pihak Muhammadiyah Akan Kembalikan IUP ke Pemerintah

Jakarta - Jika kedepannya dalam pengelolaan tambang akan menimbulkan kerusakan alam, pihak Muhammadiyah akan mengembalikan IUP ke pemerintah.

Dikatakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam perjalanan pengelolaan tambang, nantinya pihak Muhammadiyah akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang.

"Pengelolaan tambang akan dimonitoring, evaluasi, dan akan dilakukan penilaian manfaat serta kerusakan bagi masyarakat," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, Minggu (28/7/2024). 

Ia mengatakan bahwa apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat. Maka Muhammadiyah secara bertanggungjawab akan mengembalikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pemerintah.

Mu'ti juga menegaskan, yang paling penting pihaknya akan mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan.

Sehingga, Muhammadiyah memastikan akan menggandeng mitra yang berpengalaman dalam mengelola tambang dalam menjalankan usaha tambang pemberian pemerintah. 

Selain itu, Muhammadiyah juga akan bekerja sama dengan mitra yang memiliki komitmen dan berintegritas tinggi. Tentu, dengan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

"Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit," ujar Mu'ti.

Lanjutnya, dimana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas. (S/Az)