Menuju Negara Maju, Jika Lolos Indonesia Menjadi Anggota Penuh di OECD

JAKARTA - Momentum luar biasa sehingga Indonesia berproses menjadi negara anggota penuh dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Demikian pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. 

Menurut dia, proses ini menjadi momentum yang luar biasa, karena kalau Indonesia lolos menjadi negara anggota OECD, maka Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju di dunia.

'Dalam melakukan ini maka benar diperlukan total football diplomacy dan ownership karena untuk melakukan proses aksesi ini tidak mudah," kata Anas dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (4/10/2024). 

Kemudian ia juga mengatakan pemerintah akan melakukan reformasi yang mendalam. Ini untuk menyamakan indikator-indikator serta kebijakan terhadap instrumen OECD.

Saat ini Kementerian PANRB sedang mengembangkan instrumen world class bureaucracy (WCB) yang akan mengidentifikasi gap. Khususnya yang ada di pemerintah Indonesia dengan standar internasional, termasuk dengan standar OECD.

"Instrumen ini juga berfungsi sebagai pendorong pemenuhan kondisi-kondisi yang harus ditindaklanjuti. Ini untuk mendukung aksesi Indonesia menjadi anggota OECD," jelas dia.

Dikatakannya, Kementerian PANRB selaku Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik dalam Tim Nasional OECD telah melaksanakan beberapa hal, di antaranya berbagi tugas dengan kementerian/lembaga untuk menyusun initial memorandum.

Ia menjelaskan bahwa hal ini di bidang tata kelola publik serta memetakan hubungan legal instrument OECD. Dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN).

Kementerian PANRB juga aktif mengikuti kegiatan OECD dan terlibat dalam survei yang dilaksanakan oleh OECD. Tentu dengan harapan dapat mendukung penyelarasan kebijakan dan praktik bidang tata kelola publik sesuai dengan standar OECD.

"Sehingga aksesi ini mendorong komitmen kita supaya indikator kita selaras dengan negara-negara maju dan untuk memenuhi ini ternyata tidak mudah," ucap dia lagi.

Maka proses aksesi ini menuntut komitmen Pemerintah Indonesia supaya selaras dengan nilai-nilai negara maju yang sedang diperjuangkan bersama untuk kebaikan Indonesia.

Kesempatan lainnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional OECD menjelaskan dalam mempersiapkan keanggotaan tersebut.

"Pemerintah meluncurkan Portal Aksesi OECD sebagai platform yang akan digunakan oleh Tim Nasional OECD," kata Airlangga Hartarto.

Menurut dia, ttim nasional ini terdiri dari 64 kementerian/lembaga yang terbagi ke dalam 26 komite akan menggunakan portal ini untuk saling berkoordinasi terkait target dari tiap sektor. 

"Tim Nasional juga akan menyiapkan initial memorandum yang merupakan gambaran kebijakan Indonesia yang dibandingkan dengan instrumen OECD," tuturnya. (S)