Pemerintah Alokasikan Dana Bagi Warga Miskin dan Rentan Tahun 2025 Rp504,7 Triliun

Jakarta - Pembangunan yang dilakukan presiden saat ini adalah pembangunan inklusif, sehingga dapat menyentuh terhadap semua lapisan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun akan digunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan.

Hal tersebut dikatakan presiden ketika menyampaikan pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta.

"Anggaran Rp504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan," kata Presiden Joko Widodo, Jakarta Jum'at 16 Agustus 2024.

Selain itu, anggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk kesehatan dalam RAPBN tahun 2025 sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5 persen dari belanja negara.

Anggaran tersebut ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Presiden juga memaparkan sejumlah bantuan perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat ekonomi bawah, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, hingga Program Keluarga Harapan, dalam 10 tahun kepemimpinannya.

Kemudian ia menyebutkan bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp361 triliun dari APBN untuk Program Kartu Indonesia Sehat selama sepuluh tahun pemerintahannya.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga menganggarkan Rp113 triliun untuk Program Kartu Indonesia Pintar selama sepuluh tahun ini untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Presiden merinci anggaran untuk Program Keluarga Harapan selama 10 tahun ini sebesar Rp225 triliun untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.

Kemudian, anggaran sebesar Rp60,3 triliun untuk program Pra Kerja selama 5 tahun ini telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian sebanyak 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara Data Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi serta Maluku dan Papua selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, sebagai perbandingan, pada Maret 2014, persentase penduduk miskin adalah 11,25 persen. 

Sehingga tingkat kemiskinan terbesar berada di Maluku dan Papua (23,15 persen), sementara di Sulawesi 11,71 persen, dengan Sulawesi Tengah 13,93 persen dan Maluku Utara 7,30 persen.

Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin mencapai 9,03 persen secara nasional, dengan tingkat kemiskinan di Sulawesi 9,59 persen, Maluku dan Papua 19,39 persen, Sulawesi Tengah 11,77 persen, dan Maluku Utara 6,32 persen. (S/Parlemen)