Program Kartu Prakerja di Era Prabowo-Gibran Dilanjutkan, Airlangga: Ada Sinyal Positifnya!

JAKARTA - Program Kartu Prakerja sudah memberikan banyak manfaat untuk 18,9 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam acara Temu Alumni Prakerja, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis, Airlangga menyatakan bahwa selama lima tahun Program Kartu Prakerja telah dijalankan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo termasuk keluarga miskin hingga ke pelosok daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Selama lima tahun beroperasi sudah memberikan manfaat untuk 18,9 juta penerima dari 514 kabupaten/kota. Programnya inklusif, diikuti oleh kelompok rentan termasuk perempuan, keluarga miskin, dan mereka dari daerah 3T," kata Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (3/10/2024).

Selanjutnya lebih dari 540 lembaga pelatihan terlibat di dalam program Prakerja. Dimana kata dia jenis pelatihan yang ada dalam progam ini lebih dari 6.000 baik online maupun offline. 

"Kategori pelatihan termasuk yang on demand, demand-nya cukup tinggi yaitu digital skills, green skills, soft skills. Hospitality dan ini sangat relevan terhadap dunia kerja," jelas Airlangga.

Bahkan dari 28 persen pekerja yang menganggur sebelumnya, kemudian hingga berdampak positif dari Program Prakerja yakni banyak menjadi wirausaha dengan persentase 26 persen. 

Ia menilai, mereka tetap bekerja namun pangkatnya naik itu sekitar dua persen, dan lima persen dari mereka yang berwiraswasta. Menjadi formal dan rata-rata pendapatannya ada peningkatan sebesar sekitar 10 persen. 

Wacana Program Kartu Prakerja Prabowo-Gibran

Selanjutnya dikatan Airlangga bahwa Program Kartu Prakerja pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih didalam pembahasan.

Menurut Airlangga ada sinyal positif, jika program Kartu Prakerja akan dilanjutkan. "Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian," tutur Airlangga Hartarto.

Airlangga menambahkan bahwa pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 sudah siap menampung berbagai program pemerintahan. Namun, semua program yang akan dilaksanakan masih perlu dibahas lebih rinci. (S/MP)