Susunan Kabinet Prabowo: Aktivis HAM dan Wartawan Didaulat Jadi Menteri

JAKARTA - Sebelumnya diketahui bahwa pada tanggal 14 dan 15 Oktober lalu, Presiden Terpilih Prabowo telah memanggil puluhan figur yang dirumorkan akan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahannya kelak. 

Profil Menteri Kemkominfo Meutya Hafid 

Dimana salah satunya adalah Politisi Partai Golkar sekaligus mantan Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, resmi ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digital di Kabinet Merah Putih. 

Selanjutnya kader politisi Golkar tersebut adalah mantan wartawan televisi swasta itu dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin kementerian yang sebelumnya dikenal dengan Kemkominfo untuk tahun 2024-2029.

Sementara itu, Meutya dinilai sosok yang tepat untuk mewujudkan pembaruan di bidang informasi dan komunikasi. Terutama di era pesatnya perkembangan digital saar ini. 

Dipilihnya Meutya di kabinet yang dipimpin Prabowo-Gibran ini pun menandai sejarah perempuan pertama yang menjabat Menteri Komunikasi dan Digital. Pengalaman Meutya akan menjadi tumpuan pemerintah dalam menghadapi era yang serba digital.

Meutya dituntut membenahi berbagai persoalan, di antaranya permasalahan kebocoran data, hingga perlindungan data pribadi setiap warga negara.

Perempuan yang lahir pada 3 Mei 1978 ini. Ia adalah salah satu tokoh perempuan Indonesia yang mengawali kariernya di bidang jurnalistik, sebelum kemudian terjun ke dunia politik.

Meutya yang lahir di Bandung, Jawa Barat, merupakan putri dari Anwar Hafid dan Metty Hafid. Meskipun lahir di Kota Kembang, Meutya menghabiskan masa kecilnya di luar Bandung yakni Jakarta.

Diketahui, pindahnya keluarganya ke Jakarta diperkirakan pada tahun 1980-an, tempat Meutya memulai pendidikan dasarnya. Berdasarkan beberapa sumber Mutya tercatat menyelesaikan sekolah di SD Menteng 02 dan SMPN 1 Jakarta. 

Kemudian selepas itu, Meutya melanjutkan pendidikan di luar negeri dengan bersekolah di Crescent Girls' School Singapura. Gelar S1 di bidang Manufacturing Engineering ia dapatkan di University of New South Wales (UNSW) Sydney, Australia.

Lalu, ia kembali ke Indonesia menempuh pendidikan bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI) dan mendapatkan gelar S2-nya di sana. Setelah menyelesaikan studinya, Meutya memutuskan bekerja sebagai reporter di stasiun televisi berita, Metro TV. 

Dalam fase karirnya sebagai jurnalis, pada 2005, Meutya pernah mengalami penyanderaan saat bertugas meliput pemilu di Irak. Untungnya, ia selamat dari penyanderaan tersebut dan dibebaskan setelah sekitar 168 jam atau tujuh hari dalam penyanderaan. 

Sehingga pengalaman ini tidak hanya membuat Meutya lebih dikenal publik. Namun, juga memengaruhi pandangannya mengenai banyak hal, termasuk politik dan kebijakan luar negeri.

Lalu, dalam perjalanannya, Meutya kemudian memutuskan terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar pada 2009. Pada tahun itu juga, ia melenggang ke DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara I.

Hingga keberhasilannya di dunia politik terus berlanjut. Ia kembali terpilih sebagai wakil rakyat pada beberapa periode berikutnya. 

Di DPR, Meutya dikenal dengan kontribusinya di bidang komunikasi, pertahanan, dan luar negeri. Terakhir, Meutya sempat memegang jabatan prestisius sebagai Ketua Komisi I DPR RI. 

Sebagai politisi perempuan, Meutya juga berperan penting dalam mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Khususnya, dalam memperjuangkan isu-isu gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan. 

Profil Menteri HAM Natalius Pigai 

Sementara itu, menjadi sorotan setelah ditunjuk menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto adalah Natalius Pigai.

Dikutip diberbagai sumber, Natalius Pigai yang lahir di Paniai, Papua Tengah, pada 25 Desember 1975, adalah salah satu tokoh yang dikenal kritis dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Pigai diketahui, selain menempuh pendidikan formal, ia juga rajin memperkaya diberbagai pengetahuannya melalui berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal. 

Pada 2003, ia mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005. Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga ADM.

Karier profesional Pigai dimulai sebagai Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004. Selama periode tersebut, ia terlibat dalam berbagai isu penting, termasuk sebagai moderator dialog interaktif di TVRI dari tahun 2006 sampai 2008.

Sebagai putra asli Papua, Pigai tidak pernah melupakan tanah kelahirannya. Ia aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak kelompok terpinggirkan, seperti Yayasan Sejati dan Yayasan Cindelaras.

Harta kekayaan Natalius Pigai tercatat melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2019. Berdasarkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pigai memiliki total kekayaan sebesar Rp4,37 miliar. (S/Parlemen)