Tak Ada Kompensasi dari Pemerintah, Harga BBM Non-subsidi Ditahan Pertamina

Jakarta - Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dibiayai menggunakan dana dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN.

Sedangkan BBM non-subsidi adalah bahan bakar minyak yang diperjualbelikan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Kemudian dari pembiayaan, BBM non subsidi tak menggunakan APBN melainkan didanai oleh perusahaan penyedia bahan bakar minyak.

Sementara itu, pada 2 Agustus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa penahanan harga BBM non-subsidi Pertamina sejak Februari hingga Juli 2024 merupakan kebijakan perusahaan dari pihak BUMN.

"Tidak ada kompensasi dari pemerintah. Karena itu jenis bahan bakar umum," kata Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi dalam keterangannya di Jakarta.

Dijelaskannya, meskipun kebijakan perusahaan, namun memang pemerintah yang meminta Pertamina untuk menahan harga BBM non-subsidi. Perusahaan nantinya mendapat ganti rugi atas langkah tersebut.

"Nanti Menteri Badan Usaha Milik Negara yang akan memikirkan kompensasinya dalam bentuk lain, seperti insentif," ujarnya lagi.

Sebelumnya, pihak PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga pada sejumlah BBM nonsubsidi per 2 Agustus 2024. Hanya harga Pertamax masih tetap Rp12.950 per liter.

Kesempatan ini juga disampaikan oleh Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, bahwa penyesuaian harga telah dilakukan oleh seluruh badan usaha pada awal Agustus 2024.

Dimana angkanya, menurut dia yakni mengacu pada tren harga rata-rata minyak Indonesia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

Kemudian ia juga mengatakan, pada kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pertamina selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Dia menilai, meskipun ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, tapi harga BBM non-subsidi Pertamina tidak mengalami perubahan sejak bulan Februari 2024 lalu. (S)