Wacana Prabowo Pisahkan Kemenpera, Begini Menurut Ketua MPR RI

Jakarta - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan dipisahkan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Ungkapan wacana presiden terpilih 2024 tersebut juga diaminkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Hal ini bisa membuat pemerintah fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menggerakkan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Sehingga, kata dia, pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen oleh Prabowo Subianto bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

"Keberlanjutan dan penyempurnaan dari pemerintahan Presiden RI Jokowi kepada Prabowo merupakan kunci bagi kemajuan perekonomian Indonesia," ucap Bambang Soesatyo, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024.

Menurut dia, dari informasi didapatkan bahwa pemerintahan Prabowo kelak setiap tahunnya menargetkan pembangunan 3.000.000 unit rumah yang terdiri atas 2.000.000 unit rumah di perdesaan.

Dimana dengan melibatkan UMKM dalam konstruksi dan pembangunannya, serta 1.000.000 unit apartemen di perkotaan dengan melibatkan berbagai kalangan dunia usaha.

"Untuk merealisasikan 3.000.000 unit rumah, Pemerintah bisa melakukannya tanpa memberatkan masyarakat. Misalnya, melalui pemanfaatan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Bahkan sesuai dengan aturan, sekitar 30 persen atau Rp138 triliun dari total Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp460 triliun dapat untuk program Perumahan Pekerja.

Selain itu, pembentukan dana abadi perumahan rakyat melalui dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang mencapai Rp25 triliun bisa diinvestasikan dengan skema dana abadi sehingga jumlah pembangunan rumah yang dibantu bisa meningkat.

Sementara itu, ia menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen, kemudian juga memiliki landasan yang kuat.

"Dalam dua dekade terakhir saja, pendapatan per kapita Indonesia hampir mencapai 5.000 dolar AS, atau naik dari sekitar 1.000 dolar AS," jelasnya.

Ia meyakini dalam kepemimpinan Prabowo, stabilitas politik dan kemitraan yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah akan tetap terjalin dengan baik, sebagaimana telah terjalin selama ini dengan Presiden Jokowi.

Prabowo merupakan sosok yang dikenal dengan ketegasan dan kecintaannya pada Indonesia, sehingga pelaku usaha juga harus mengikutinya dan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah usaha yang mereka jalankan.

"Jangan keluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat seperti pajak yang berlipat-lipat, pajak yang berkali-kali dikenakan," tutur Bambang Soesatyo. (S/parlemen)